SISTEM PEMERINTAHAN DAENDELS DAN RAFLES DI INDONESIA (SISTEM SEWA TANAH) Kebijakan Raffles Di Bidang Budaya
Hallo, selamat pagi di "Indonesia Dalam Berita", artikel ini akan membahas mengenai kebijakan raffles di bidang budaya SISTEM PEMERINTAHAN DAENDELS DAN RAFLES DI INDONESIA (SISTEM SEWA TANAH) simak selengkapnya.
Latar Belakang Masalah
Setelah VOC dibubarkan pada tarikh 1799 dikarenakan kaum hal, seperti adanya peperangan Perancis dan Inggris, korupsi yang dilakukan akibat secuil besar pegawai VOC, serta besarnya anggaran pengeluaran pertama biaya perang. Dengan jatuhnya VOC, Belanda membentuk pemerintahan baru yang disebut dengan Hindia Belanda (Nederlands Indies) guna mempertahankan Nusantara (Indonesia sekarang) sebagai benua atau wilayah kekuasaannya. Perlu diketahui, pada periode yang sama Belanda berada di tangan Perancis. Dengan kata lain, suatu benua yang menjajah Nusantara (Belanda) disatu sisi dijajah akibat benua asing (Perancis) (http: Rain Sibue Daendels Dan Raffles Di Nusantara.htm: diunduh 23 September 2013).
Pada tarikh 1808, Raja Napoleon Bonaparte sebagai penguasa Perancis memilih Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Nusantara, tetapi tetap dibawah kekuasaan Perancis. Perancis mengirim Daendels ke Nusantara untuk melakukan politik maupun bentuk yang boleh memberikan hasil, pertama perekonomian bagi Belanda dan Perancis. Namun tarikh 1811, Inggris boleh menguasai Nusantara dan memetik alihnya dari Belanda dengan erjanjian Tuntang copot 18 September 1811 (Masa Prasejarah Sampai Masa Proklamasi Kemerdekaan, 2010: 70).
Untuk melaksanakan pemerintahan di Indonesia, Lord Minto menugaskan Sir Thomas Stamford Raffles sebagai gubernur EIC di Indonesia. Di dalam melaksanakan pemerintahannya, Raffles berusaha melaksanakan berbagai pembaharuan, baik di bidang pemerintahan (politik) maupun ekonomi. Pemerintahannya didasarkan pada prinsip-prinsip politik liberal yang diperjuankan dalam Revolusi Prancis. Salah satu kearifan yang dikeluarkan Raffles adalah system sewa tanah(Land Rent) yang mengambil alih system pelimpahan hasil panen dari pribumi kepada pemerintah yang di jalankan akibat Daendels sebelumnya.
Permasalahan
1. Bagaimana bentuk pemerintahan yang dilakukan akibat Daendels di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pemerintahan yang dilakukan akibat rafles di Indonesia?
3. Bagaimana berjalannya bentuk sewa bentala di Indonesia pada masa kolonialisme?
4. Apa saja factor lantaran kegagalan bentuk sewa tanah?
Tujuan
1. Untuk mengetahui system yang dijalankan akibat Daendels di Indonesia
2. Untuk mengetahui system yang dijalankan akibat Raffles di Indonesia
3. Memahami system sewa bentala yang dijalankan di Indonesia
Pembahasan
Sistem Pemerintahan Daendels di Indonesia
Pada tarikh 1808 mulai berlangsung suatu zaman baru dalan hubungan Jawa- Eropa. Negeri Belanda telah berada dibawah kekuasaan Prancis 1795. Sehubungan dengan sentralisasi kekuasaan yang semakin besar, maka Napoleon Bonaparte mengangkat adiknya, Louis Napoleon, sebagai penguasa di negeri Belanda pada tarikh 1806. Pada tarikh 1808 Louis mengirim Marsekal Herman Willem Daendels ke Batavia untuk jadi Gubernur Jendral dan untuk memperkuat pertahanan Jawa sebagai basis melawan Inggris di samudra Hindia (Ricklefs, 1998: 170). Pada copot 1 Januari 1808 Daendels tiba di Banten. Tanggal 15 Januari 1808 kekuasaan resmi berada di tangan Daendels.
Kedatangan Daendels di Indonesia sebagai Gubernur Jendral memiliki duet tugas. Pertama, mempertahankan pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris. Kedua, memperbaiki cuaca bentala dominion di Indonesia. Untuk mempertahankan pulau jawa dari serangan Inggris, Daendels memetik langkah-langkah:
1. Membuat jalan raya dari Anyer sampai Panarukan
2. Mendirikan benteng- benteng pertahanan
3. Membangun pangkalan bala laut di Merak dan Ujung Kulon
4. Mendirikan bengkel senjata di semarang dan Surabaya
5. Memperkuat pasukan yang terdiri dari orang- anak buah Indonesia
Usaha- usaha yang dilakukan Daendels banyak membutuhkan biaya, untuk itu Daendels menempuh jalan-jalan sebagai berikut:
1. Aturan pelimpahan secuil dari hasil bumi sebagai bea (contingenten) dan hukum perdagangan paksa hasil bumi kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah
2. Pelaksanaan kerja kerja paksa (seperti pembuatan jalan Anyer-Panarukan)
3. Penjualan bentala kepada orang- anak buah partikelir (orang Belanda atau Cina, sehingga lahirlah tanah-tanah eigendom swasta)
4. Perluasan pohon arsip karena hasilnya menguntungkan.
Pada bulan Mei 1811 kedudukan Daendels sebagai gubernur Jendral digantikan akibat Jan Willem Jansses (Rickleft, 1998: 173). Hal ini dikarenakan Daendels bertindak dictator, kejam, dan sewenang-wenang. Akibatnya pemerintahannya banyak menimbulkan kritik, baik dari dalam maupun dari asing negeri, akhirnya Daendels dipanggil pulang ke negeri Belanda. Alasan asing Daendels digantikan dikarenakan Prancis menyadari Inggris tidak mampu, maka Napoleon Bonaparte memanggil Daendels untuk diikut sertakan dalam penyerbuan ke Rusia pada perang Koalisi VI.
Pada copot 4 Agustus 1811 enam puluh bahtera Inggris muncul di depan Batavia dan sampai copot 26 agustus metropolitan berikut daerah-daerah sekitarnya jatuh ke tangan Inggris. Janssens mundur ke Semarang, pihak Inggris berhasil memukul mundur pihak Janssens dan pada copot 18 September Jenssens menyerah didekat Salatiga (Rickleft, 1998: 173). Pada saat itu Jenssens menandatangani Kapitulasi Tuntang yang muatan pokoknya adalah seluruh pulau Jawa jadi eigendom Inggris, Sejak saat itu, Indonesia jadi dominion Inggris
Sistem Pemerintahan Raffles di Indonesia
Thomas Stamford Raffles diangkat sebagai Letnan Gubernur jawa (1811- 1816), di kolong Inggris tidak ada jabatan Gubernur jendral di Jawa. Raffles adalah seorang pembaharu dan penentang aristokrasi sebagaimana Daendels (Rickleft, 1998: 174). Pembaharuan yang dilakukan Raffles di Indonesia secara teoritis mirip dengan adicita Dirk Van Hogendorp pada tarikh 1799. Inti dari adicita kedua anak buah tersebut adalah independensi berusaha bagi setiap orang, dan pemerintah cuma berhak menarik bea dari penggarap. Pemerintahan dijalankan untuk mencapai kesejahteraan umum, dan kesadaran baru baik sarekat dagang, terlebih kekuasaan benua tidak agak-agak bertahan hidup dengan memeras masyarakatnya (Sujatmoko, 2012). Dibawah ini merupakan kebijakan- kearifan yang dilakukan Raffles:
1. Contingenten (penyerahan hasil bumi dari daerah jajahan) diganti dengan Landrente Stelsel (sistem bea bumi), sedangkan pelimpahan wajib (verplichte leverantie) dihapuskan
2. Monopoli, pelayaran Hongi, dan segala pemaksaan di Maluku dihapuskan
3. Perbudakan dilarang
Kebijakan Raffles dalam bidang pengetahuan, keadilan, dan kesehatan rakyat:
1. Ditulisnya buku berjudul History of Java di London pada tarikh 1817 dan dibagi duet jilid
2. Raffles aktif mendukung Bataviaach Genotschaap, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan
3. Ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi
4. Dirintisnya Kebun Raya Bogor
5. Mengadakan suntikan cacar
6. Pengadilan menggunakan system juri
Dalam pemerintahannya, Raffles memaksudkan adanya bentuk sewa bentala atau dikenal juga dengan bentuk bea bumi atau Landrente. Dalam usahanya untuk melakukan bentuk sewa bentala ini Raffles berpagang pada tiga azas, yaitu:
1. Segala bangun dan jenis pelimpahan wajib maupun pekerjaan kerja paksa krusial dihapuskan dan bala tentara tidak dipaksa untuk memasang satu jenis tanaman, melainkan mereka diberi independensi untuk menentukan jenis pohon barang apa yang akan ditanam
2. Pengawasan tertinggi langsung dilakukan akibat pemerintah bentala atas dengan menarik gaji atas tanah- bentala dengan gaji dan sewanya tanpa perantara Bupati- bupati, yang kerjanya kemudian bagi mereka adalah ala kadarnya pada pekerjaan- pekerjaan umum
3. Menyewakan tanah-tanah yang diawasi pemerintah secara langsung dalam persil-persil besar atau kecil, menurut cuaca setempat, berdasarkan kontrak- kontrak untuk waktu yang terbatas
Untuk menentukan besarnya pajak, bentala dibagi jadi tiga kelas, yaitu:
1. Kelas 1 adalah bagian yang subur, dikenakan bea dari setengah hasil bruto
2. Kelas II adalah bagian bentala setengah subur, dikenakan bea sepertiga dari hasil bruto
3. Kelas III adalah bagian bentala tandus, dikenakan bea duet per lima dari hasil bruto.
Pelaksanaan Sewa Tanah
Sewa bentala diperkenalkan di Jawa semasa pemerintahan peralihan Inggris (1811- 1816) akibat Stamford Raffles, yang banyak menghimpun banyak gagasan dari bentuk gaji dari bentala India-Inggris. Sewa bentala didasarkan pada adicita pokok melanggar benar pengusa sebagai pemilik segala bentala yang ada (Sujatmoko, 2012). Tiga aspek bentuk pelaksaan sewa tanah:
1. Penyelenggaraan bentuk pemerintahan atas dasar modern
Pergantian dari bentuk pemerintahan yang tidak langsung adalah pemerintahan yang dilaksanakan akibat getah perca raja- aru dan kepala desa. Penggantian pemerintahan tersebut berarti bahwa kekuasaan konservatif raja- aru dan kepala konservatif sangat dikurangi dan sumber- sumber konservatif mereka dikurangi ataupun ditiadakan. Kemudian fungsi getah perca pemimpin konservatif tersebut digantikan akibat getah perca pegawai- pegawai Eropa.
2. Pelaksanaan pengambilan sewa
Pelaksanaan pengambilan sewa selagi pada masa VOC adalah bea kolektif, dalam artian bea tersebut dipungut bukan dasar perhitungan personal tapi seluruh desa. Pada masa sewa bentala kejadian ini digantikan jadi bea adalah kewajiban tiap orang- anak buah bukan desa.
3. Penenaman pohon jualan untuk dieksport
Pada masa sewa bentala ini terjadi depresiasi dari sisi eksport, misalnya pohon arsip yang merupakan komoditas eksport pada awal era ke- 19 pada masa bentuk sewa bentala mengalami kegagalan, kejadian ini kerena kurangnya keahlian getah perca petani dalam menjual tanaman- pohon mereka di pasar bebas, karean getah perca petani dibebaskan menjual sendiri pohon yang mereka tanam.
Dua kejadian yang ingin dicapai Raffles dengan bentuk sewa bentala ini:
1. Memberikan independensi berusaha kepada peteni Jawa dengan bea tanah
2. Mengefektifkan bentuk tadbir Eropa yang berarti penduduk pribumi akan memahami ide-ide Eropa melanggar kejujuran, ekonomi, dan keadilan
Namun pada sebenarnya bentuk sewa bentala ini:
1. Rakyat tetap saja harus membalas bea kepada pemerintah. Rakyat diposisikan sebagai penyewa tanah, karena bentala adalah eigendom pemerintah. Pada bentuk ini aristokrasi dikurangi, sehingga getah perca kepala adat yang dulunya memperoleh hak-hak atau pendapatan, sekarang dikurangi
2. Setiap anak buah dibebaskan memasang barang apa saja untuk pohon ekspor, dan bebas menjualnya kepada siapa saja di pasar yang telah disediakan akibat pemerintah. Tetapi karena kecenderungan bala tentara yang telah terbiasa akibat tanam paksa dimana mereka cuma memasang saja, untuk menjual pohon yang meraka tanam definit saja mengalami kesulitan, sehingga mereka menyerahkan segala urusan menjual hasil pertanian kepada getah perca kepala- kepala desa untuk menjualnya secara bebas. Tentu saja kejadian ini berakibat terhadap banyaknya korupsi dan penyelewengan yang dilakukan akibat getah perca kepala desa tersebut.
Kegagalan Sistem Sewa Tanah
Beberapa factor kegagalan bentuk sewa bentala antara lain:
1. Keuangan Negara yang terbatas, memberikan dampak terhadap minimnya pengembangan pertanian.
2. Pegawai- pegawai yang auta jumlahnya layak sedikit, kecuali karena cuma diduduki akibat kalangan pemerintah Inggris sendiri, pegawai yang kumlahnya kecil itu kursng berpengalaman dalam mengelola bentuk sewa tersebut.
3. Masyarakat Indonesia pada masa itu belum memahami perdagangan impor seperti India yang pernah mengalami bentuk sewa bentala dari penjajahan Inggris. Dimana pada era ke 9 asosiasi Jawa lagi memahami bentuk pertanian sederhana, dan cuma digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Sehingga penerapan bentuk sewa bentala sulit diberlakukan karena motifasi asosiasi untuk meningkatkan produktifitas pertaniaannya dalam perdagangan ke pasar bebas belum disadari betul.
4. Masyarakat Indonesia pertama di desa lagi terikat dengan aristokrasi dan belum memahami perdagangan uang, sehingga motivasi asosiasi untuk memperoleh keuntungan dari produktifitas hasil pertanian belum disadari betul.
5. Pajak bentala yang terlalu tinggi, sehingga banyak bentala yang terlantar tidak digarap, dan boleh menurunkan produktifitas pertanian.
6. Adanya pegawai yang bertindak sewenag-wenag dan korup.
7. Singkatnya masa jabatan Raffles yang cuma bertahan 5 tahun, sehingga ia belum sempat memeperbaiki kelemahan dan penyimpangan dalam bentuk sewa tanah.
Kesimpulan
• Pemerintahan masa Daendels di Indonesia berlangsung dari tarikh 1808 sampai 1811, ia memimpin Indonesia dengan cara yang kejam dan dictator, sehingga ia digantika akibat Jan Willem Janssens.
• Selanjutnya tarikh 1811-1816 Indonesia dipimpin akibat Thomas Stamford Raffles di kolong kekuasaan Inggris, Raffles dikenal berbeda dengan Daendels adalah ia seorang pembaharu dan penentang feodalisme.
• Pada masa pemerintahan Raffles, ia menerapkan bentuk sewa bentala atau bertambah dikenal landrente.
• Namun pada sebenarnya bentuk sewa bentala yang diterapkan raffles mengalami kegagalan. Salah satunya karena bea bentala yang terlalu tinggi, sehingga banyak bentala yang tidak digarap.
Daftar Pustaka
Al Ansari M.J. 2010. Masa Presejarah Sampai Masa Proklamasi Kemerdekaan. Jakarta: Mitta Aksara Panaitan
Rickleft, M.C. 1998. Sejarah Indonesia Modern (terjemahan). Yogyakarta: Gajah Mada University Press
Sujatmoko, Ivan. 2012. Sistem Sewa Tanah Masa Raffles.http://Sistem Sewa Tanah Masa Raffles.htm diunduh pada 16 September 2013
¬___.2011.Pemerintahan Hindia Belanda di Bawah daendels.http:// Pemerintahan Hindia Belanda di Bawah Daendels (1808- 1811).htm diunduh pada 16 September 2013
Sibuea, Rain. 2011. Daendels dan Raffles di nusantara. http://Rain Sibuea/Daendels Dan Raffles Di Nusantara.htm diunduh pada 23 September 2013
Pusonegoro, Marwati Djoened. 1990. Sejarah Nasional Indonesia IV. Jakarta: Balai Pustaka
Begitulah pembahasan perihal SISTEM PEMERINTAHAN DAENDELS DAN RAFLES DI INDONESIA (SISTEM SEWA TANAH) semoga tulisan ini bermanfaat salam
Tulisan ini diposting pada kategori kebijakan raffles di bidang budaya, kebijakan raffles bidang budaya, kebijakan raffles di bidang sosial dan budaya,
Komentar
Posting Komentar