Kesenjangan Sosial Dan Ekonomi Dinilai Memicu Populisme Halaman All - Kompas.com Pengertian Kesenjangan Ekonomi

Hohoho, berjumpa kembali di "Indonesia Dalam Berita", pada kali ini akan menjelaskan mengenai pengertian kesenjangan ekonomi Kesenjangan Sosial dan Ekonomi Dinilai Memicu Populisme Halaman all - Kompas.com simak selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah komentator memandang bahwa perkembangan perdagangan yang tak merata jadi salah satu penyebab munculnya fenomena populisme di Indonesia.

Kesenjangan sosial memicu lahirnya kelompok-kelompok masyarakat yang kecewa dengan negeri dan berasak atas tokoh-tokoh populis.

Tokoh populis yang berat anti-demokrasi dan anti-pluralisme itu dipercaya melanting ide-ide kemakmuran alokasi rakyat.

Pengamat perdagangan dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengatakan, saat ini negeri belum berhasil mengatasi disparitas ekonomi.

(baca: Ancaman Gerakan Populis terhadap Demokrasi di Indonesia)

Dia menyebut, 10 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 75,7 persen kekayaan nasional. Kekayaan tersebut diperoleh karena faktor kedekatan dengan kekuasaan.

Sementara di sisi lain, negeri belum mampu meningkatkan keselamatan kelompok pekerja.

Menurut Faisal, pendapatan kelompok masyarakat aktivis berat menurun. Hal itu diperparah dengan bertambahnya arloji kerja karena tekanan ekonomi.

"Mayoritas pendapatan petani, buruh tani dan buruh bangunan menurun. Karena tekanan perdagangan arloji kerja pun oke bertambah, pada umumnya 49 arloji per minggu. Kelompok Pekerja di Indonesia masuk kategori aktivis alot nomor tiga setelah Hongkong dan Korea," ujar Faisal dalam diskusi 'Menyikapi Perubahan, Kebangkitan Populisme' di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Minggu (15/1/2017).

Faisal menuturkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sedang terdapat 28,01 juta jiwa yang berjiwa miskin.

Kemiskinan yang paling parah berada di wilayah pedesaan. Baik indeks kedalaman kemiskinan maupun keparahan kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir berat meningkat.

BPS mencatat, abad November 2014 hingga 2016, pendapatan pada umumnya petani indonesia berkurang 1,80 persen.

Sedangkan pendapatan aktivis konstruksi turun 0,76 persen.

Hal senada jua diungkapkan akibat komentator sosial dan garis haluan Yudi Latif. Menurut Yudi, gejala demokratisasi yang terjadi sejak 1998 tak diikuti dengan akal kolektivisme. Artinya, berjibun keputusan negeri yang didasarkan atas kehendak mayoritas.

"Gejala demokratisasi tak diikuti dengan kolektivisme, maka keputusan berdasarkan mayoritas. Banyak persoalan tak diselesaikan dengan keramian untuk mufakat," ujar Yudi.

Ketimpangan kerakyatan tersebut, berdasarkan Yudi, berimbas atas disparitas perdagangan yang dalam 10 tahun terakhir dinilai tak berjibun berubah.

Rasio gini sebagai gawai pengukur disparitas berkutat antara 0,39-0,43.

Menurut Yudi, perekonomian Indonesia saat ini cuma dikuasai akibat kelompok tertentu dan tak memfokus atas keselamatan masyarakat secara keseluruhan.

"Hanya 40 konglomerat yang menguasai seluruh perekonomian indonesia," kata Yudi.

Yudi menuturkan, untuk mengambang meluasnya fenomena populisme di masyarakat, negeri harus bisa menciptakan stabilitas perdagangan dan perkembangan perdagangan kerakyatan.

Pertumbuhan perdagangan yang berorientasi atas kualitas dinilai mampu mempersempit disparitas sosial, meluak bilangan kemiskinan dan pengangguran.

Sekian detil mengenai Kesenjangan Sosial dan Ekonomi Dinilai Memicu Populisme Halaman all - Kompas.com semoga tulisan ini berfaedah terima kasih

Tulisan ini diposting pada tag pengertian kesenjangan ekonomi, pengertian kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi, pengertian tentang kesenjangan sosial ekonomi,